KoranSumut.id – MEDAN : Calon Wakil Bupati Batu Bara nomor urut 01, Oky Iqbal Frima menyinggung istilah isi pulsa dan isi token pada penerimaan pegawai di lingkungan pemerintahan Kabupaten Batu Bara.
Hal itu disampaikannya, saat menyanggah jawaban dari pasangan calon bupati dan wakil bupati Batu Bara nomor urut 02, Baharuddin Siagian-Syafrizal beserta nomor urut 03, Zahir-Aslam pada debat kedua yang berlangsung di Hotel Four Point, Kota Medan. Jumat, (15/11/24).
Di segmen ke-4, calon Bupati nomor urut 01, Darwis-Oky bertanya kepada dua pesaingnya bagaimana melaksanakan pemerintahan tanpa KKN.
Menjawab pertanyaan itu, pasangan nomor urut 02, Baharuddin -Syafrizal mengatakan hal pertama yakni membangun birokrasi good governance dan clean governance.
“Artinya apa, semua Aparatur Sipil Negara (ASN) harus memiliki integritas dan bisa memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat. Kita juga akan memberikan pelatihan kepada ASN di Kabupaten Batu Bara, bagaimana dia bisa memberikan contoh tauladan dan tidak KKN dalam melaksanakan tugasnya. Kalau pemerintahan itu harus dijalan secara kolaboratif bisa bekerja sama untuk mewujudkan Batu Bara Berkah dan Bahagia,” ucap Baharuddin.
Sementara itu, pasangan nomor urut 03 Zahir-Aslam menjawab jika KKN adalah musuh bersama. Untuk itu nantinya dia akan melakukan pelatihan ke seluruh ASN dan merubah sistem administrasi pemerintahan dengan melakukan internet optings.
“Melakukan internet, melakukan ya, aplikasi. Sehingga pembayaran, mendaftar, itu melakukan apa memakai sistem internet sehingga tidak ketemu langsung. Yang ketiga akses internet di Batu Bara untuk mendukung itu, itu infrastrukturnya harus dilengkapi sehingga apa, sehingga pemerintah ya, bisa melaksanakan sebagai mana mestinya,” sambung Zahir meski waktunya dinyatakan habis.
Menyangga jawaban kedua paslon tersebut, wakil bupati Batu Bara nomor urut 1, Oky Iqbal Prima memaparkan jika pasangannya, Darwis-Oky akan memprioritaskan 4 poin untuk menghapus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) bila terpilih sebagai bupati dan wakil bupati Kabupaten Batu Bara di Pilkada 2024.
Empat point itu yakni, memaksimalkan kinerja inspektorat serta mengawasi seluruh OPD dan Kepala desa, lalu menghilangkan pungli.
“Kalau di kampung kita bilang itu isi pulsa, isi token terhadap penerimaan pegawai di Batu Bara. Satpol PP, guru, Tenaga Kerja Sukarelawan (TKS) dan lain lain, kita hilangkan ini. Tidak ada seperti itu lagi di pemerintahan Darwis Oky,” sebutnya.
Tak hanya itu, Pasangan Darwis-Oky juga menyebutkan akan mengadakan layanan pengaduan berbasis online 24 jam untuk masyarakat kabupaten Batu Bara melalui Dinas kominfo.
Diakhir paparannya, Oky menyinggung istilah Pangeran di Batu Bara.
“Tidak ada pejabat di kabupaten Batu Bara yang lebih tinggi kebijakannya dari bupati dan wakil bupati, maka tidak lagi ada istilah pangeran-pangeran di Batu Bara. Serahkan kepada bupati dan wakil bupatinya untuk memberikan prioritas kepada masyarakat kabupaten Batu Bara,” ujar Oky. (y91)
